Judul: Runtuhnya Hindia BelandaPenulis: OnghokhamPenerbit: Gramedia, JakartaTahun terbit: 2014Tebal: xix + 387 halamanISBN: 978-602-03-0367-3

Buku sejarah merupakan salah satu buku yang saya suka. Alasannya sederhana, karena setiap kali saya membacanya semakin saya mengetahui sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam ragam sudut pandang. Tidak hanya melalui buku, saya juga senang mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang tentunya berhubungan dengan peristiwa penting, karena belajar sejarah bisa memberikan banyak hal kepada saya. Begitu juga ketika saya membaca buku Runtuhnya Hindia Belanda (2014) karya Onghokham.

Di dalam buku ini yang menurut saya menarik yaitu penggunaan sudut pandang “Nederlandocentris”. Saya jarang sekali membaca buku tentang sejarah Indonesia dengan sudut pandang tersebut. Kebanyakan sudut pandang yang digunakan adalah “Indonesia-sentris”. Penggunaan sudut pandang Nederlandocentris memberikan banyak pengetahuan baru buat saya. Meskipun mungkin saja bagi orang lain hal tersebut sudah biasa, namun bagi saya hal ini merupakan sesuatu yang baru.

Melalui buku ini Onghokham ingin menceritakan bagaimana proses runtuhnya Hindia Belanda. Secara garis besar ada tiga faktor utama yang menyebabkannya. Pertama, faktor internal. Sikap pemerintah kolonial yang terlalu melihat ke dalam dan terlena terhadap kejayaan masa lalu yang membuatnya hancur dari dalam. Kedua, pasukan militer Jepang yang kuat dan besar. Ketiga, buruknya koordinasi antara Belanda dengan sekutu sehingga menyebabkan pemerintah kolonial Hindia Belanda harus melepaskan tanah Jawa yang pada saat itu dianggap sebagai benteng terakhir wilayahnya.

Dalam Runtuhnya Hindia Belanda (2014) Onghokham membagi menjadi enam bagian untuk menjelaskan secara rinci bagaimana runtuhnya Hindia Belanda. Pada bagian pertama Onghokham menceritakan kondisi Jepang di Asia Timur pada tahun 1940-1942.  Bagian ini menjelaskan secara rinci peta kekuatan dari masing-masing pihak. Lebih khususnya Jepang di Asia Timur serta persiapan-persiapan Hindia Belanda sebelum peperangan dimulai. Onghokham juga menjelaskan beberapa peristiwa yang berkaitan tentang usaha diplomatik yang dilakukan antar kedua belah pihak sebelum terjadinya perang.

Pada bagian kedua Onghokham menjelaskan kondisi internal Hindia Belanda pada saat itu. Ong menjelaskan bahwa ketika itu Hindia Belanda masih dikuasai oleh para gubernur jenderal yang konservatif. Janji pembaharuan pemerintah oleh Johan Paul van Limburg Stirum sebagai Gouverneur Generaal (1916-1921) dalam pidatonya hanya menjadi sebuah janji. Peristiwa tersebut dikenal dengan November Beloften.

Selain itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gubernur jendral tentu saja sangat menyengsarakan rakyat tanah jajahan. Prinsip yang digunakan oleh gubernur jenderal pada saat itu adalah non-etis serta bertujuan untuk mempertahankan dengan segala upaya rust en orde (tata tenteram). Artinya kebijakan rust en orde tidak menginginkan adanya perubahan di dalam masyarakat dan terutama tidak melancarkan reform. Tetapi sebaliknya kebijakan yang diambil adalah kembali mengokohkan sendi-sendi kekuatan kolonialisnya.

Salah satu bentuknya misalnya pada masa Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge (1931-1936) pemerintah Hindia Belanda malah mendatangkan “pegawai” negara—sebagaimana yang disinggung oleh Hary J. Benda tentang beambten staat—dari Belanda (hlm. 57). Selain menjelaskan mengenai hal tersebut, Ong juga menjelaskan bagaimana “pegawai” negara tersebut berkerja. Semua segi kehidupan rakyat Indonesia pada saat itu diawasi oleh “pegawai” negara dan hanya memiliki satu tujuan yaitu menciptakan rust en orde (tata tenteram).

Kurang lebih seperti itulah gambaran pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1930-an yang dijelaskan oleh Ong. Walaupun pada tahun 1936 Hindia Belanda mengalami pergantian Gubernur Jenderal dari de Jonge (1931-1936) ke Tjarda van Strakenborgh Stachouwer (1936-1942) sampai ke Hubertus Johannes van Mook (1942-1948) ternyata tidak banyak merubah kebijakan yang ada. Setelah pada bagian kedua Ong menjelaskan secara detail bagaimana bentuk dan jalannya pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1930-an, pada bagian ketiga Ong menjelaskan konflik yang terjadi di Hindia Belanda sekitar tahun 1940-1941.

Konflik antara golongan nasionalis dengan pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu berlangsung di arena Volksraad, dewan-dewan lain dan pers. Perjuangan para kaum nasionalis tahun itu lebih bersifat kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Penggunaan cara tersebut bukan tanpa alasan. Tindakan represif pihak pemerintah Hindia Belanda terhadap pergerakan nasional yang bersifat non-kooperatif menjadi salah satu alasannya. Menurut Ong pergerakan nasional pada tahun 1930-an dan 1940-an sangat lemah dan tidak spektakuler bila dibandingkan dengan tahun 1920-an (hlm, 107).

Walaupun dinilai sangat lemah dan tidak spektakuler, pergerakan nasional sekitar tahun 1930-an menunjukkan capaian yang lain. Capaian tersebut disebabkan oleh proses Westernisation pemimpin-pemimpin nasional saat itu. Proses tersebut didapatkan melalui pendidikan-pendidikan yang mereka jalani. Namun proses Westernisation tersebut hanya didapatkan oleh pemuda-pemuda yang berasal dari keluarga pejabat, bangsawan dan menengah atas.

Salah satu bukti proses Westernasitaion tersebut adalah lahirnya Nationale Commentaren. Sebuah organ publikasi yang pada saat itu dianggap terpenting. Organ publikasi tersebut memberi kesan bahwa percakapan politik dari kaum pemimpin Indonesia hanya perlu ditujukan kepada Belanda (hlm. 115). Ong menjelaskan bahwa ada satu unsur penting lain yang ikut memainkan peran dalam pergerakan nasional yaitu para pemuda. Golongan ini tidak pernah hidup dalam suasana kerjasama dengan pemerintah dan selalu dipenuhi dengan bara “nasionalisme”.

Setelah menjelaskan konflik yang terjadi, pada bagian keempat Ong secara lebih dalam menjelaskan hubungan pemerintah Hindia Belanda dengan pergerakan nasional pada tahun 1940-1942. Selain itu, hubungan dengan negara-negara yang menjadi musuh sekutu Hindia Belanda juga tidak luput dari sorotan Ong. Menurut Ong, zaman perang menumbuhkan banyak persoalan bagi pemerintah Hindia Belanda. Khususnya mengenai hubungan mereka dengan pergerakan nasional dan rakyat tanah jajahan secara umum. Keadaan tersebut mulai timbul sejak Agustus 1939 dengan pecahnya perang antara Jerman di satu pihak dengan Perancis-Inggris di lain pihak (hlm. 173).

Pada bagian inilah tanda-tanda kekalahan pihak kolonial Hindia Belanda mulai terlihat. Hubungan yang buruk dengan kaum pergerakan nasional pada saat itu serta tekanan-tekanan dari pihak musuh membuat pihak kolonial Hindia Belanda banyak salah dalam mengambil langkah. Salah satunya langkah kebijakan mengenai ordonasi kewajiban menjadi milisi bagi kawula Hindia Belanda. Kebijakan ini ternyata tidak mampu menarik hati rakyat tanah jajahn pada saat itu sebab orang-orang yang diizinkan masuk milisi adalah mereka yang “bebas buta huruf” serta pejabat-pejabat tradisional yang loyal terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Selanjutnya pada bagian kelima dan keenam, Ong menjelaskan secara lebih detail mengenai runtuhnya Hindia Belanda. Mulai dari penggunaan politik “defaistis” oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam rangka mengadakan perdamaian dengan pihak musuh, kurangnya pasukan militer milik Hindia Belanda, perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dengan Belanda serta serangan cepat yang dilakukan oleh pihak Jepang dalam menguasai wilayah milik Hindia Belanda. Ong juga menggambarkan bagaimana kepanikan pemerintahan Hindia Belanda ketika Jepang berhasil menguasai tanah Jawa. Dari kondisi tersebutlah yang menjadi kelemahan pemerintah Hindia Belanda sampai akhirnya runtuh.

Demikian Onghokham menjelaskan dari sudut pandang “Nederlandocentris” runtuhnya pemerintahan Hindia Belanda di tanah jajahan.

Author: Muchammad Fatkhurrohman

ABOUT THE AUTHOR

Muchammad Fatkhurrohman


COMMENTS